Cara Melakukan Korupsi Tanpa Terjerat Hukum

Cara Melakukan Korupsi

Korupsi adalah kata yang sudah tidak asing lagi di telinga siapapun masyarakat bangsa ini. Tahu atau tidak arti sebenarnya, menyebutnya tidak sulit lagi. “Korussi”, demikian masyarakat di desaku menyebutnya dalam perbincangan di pos ronda.

Negara kita adalah 72 dari 180 negara tergolong korup, meski dengan susah payah melepaskan diri keluar dari kelompok negara-negara korup, namun negara dengan KPK ini terhitung berhasil. Tanda tanya besar muncul, karena fakta menyatakan sampai hari ini masih banyak terdengar berita terungkapnya kasus korupsi. Terungkapnya kasus korupsi dijadikan kebanggaan, tanpa pernah berpikir cara menuntaskan melalui sebab.

Tulisan ini, bukan bermaksud memberikan ide, dan menyarankan seseorang untuk melakukan korupsi. Tapi hanya sekedar menjadi masukan, dan ruang inspirasi cara memecahkannya, bagi pembaca terlebih penegak hukum. Terdapat celah lebar bagi pelaku tindak pidana korupsi untuk melakukan aksinya tanpa atau meminimalisir perbuatannya dapat terbukti secara hukum.

Pembuktian berarti memperlihatkan bukti-bukti yang ada, melakukan sesuatu sebagai kebenaran, melaksanakkan, menandakan, menyaksikan dan meyakinkan. Secara konkret, pembuktian tindak pidana korupsi berarti bagian kegiatan pengungkapan fakta, dan pekerjaan menganalisis fakta yang sekaligus menganalisis hukum kasus korupsi.

Ada empat teori mengenai sistem pembuktian, yaitu pembuktian menurut Undang-undang secara positif (positief wettelijke bewijs theorie), pembuktian menurut keyakinan hakim (conviction intime), pembuktian berdasarkan keyakinan hakim atas alasan logis (Laconviction Raisonnee), dan pembuktian menurut undang-undang secara negatif (negatief wettelijke bewijs theorie)

Ditinjau dari perspektif sistem peradilan pidana, bukti dan keterangan korban/ saksi, merupakan hal yang sangat penting, dimana bukti sebagai penegas prilaku telah pernah dilakukan, dan korban menderita secara jasmani dan rohani sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri dan bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi penderita. Jadi kuncinya terletak SAKSI DAN ALAT BUKTI.

Opini Terkait
1 daripada 46

Dari sistem hukum yang terbangun dari kreatifitas manusia tersebut, maka sangat mudah melakukan tindak pidana korupsi tanpa bisa tersentuh jerat hukum. Kesempatan kali ini, penulis akan memberikan satu contoh.

Seorang Kepala Daerah terpilih menang PEMILUKADA dengan dana milyaran. Untuk mengembalikan dana yang terpakai, tidak cukup hanya mengandalkan gaji dari jabatannya. Salah satu jalan, adalah melakukan tindak pidana korupsi. Disusunlah daftar pejabat yang akan membantunya kemudian di berbagai instansi. Nama pejabat yang direncanakan, tidak dengan tanpa syarat. Selain syarat tetap konsisten mendukung untuk pemilihan berikutnya, juga diberi beban menyerahkan upeti yang tidak tanggung-tanggung.

Upeti yang menjadi kewajiban para pimpinan SKPD, badan, dan sejenisnya, kemudian dinikmati sendiri oleh Kepala Daerah. Bagi pejabat yang tidak mampu dan tidak bersedia, maka segudang alasan untuk menggantikannya. Penggantinya berasal dari deretan antrian orang yang bercita-cita menjadi pejabat. Jadi, perilaku korupsi di sini, terkesan hanya mendukung. Secara administratif, tak ada bukti hukum.

Dari mana asal dana upeti yang menjadi kewajiban itu?. Sang Kepala Daerah tidak mau tahu. Bahkan tidak tahu menahu proses penyusunan anggarannya. Semua menjadi tanggung jawab pemberi upeti. Laporan, rumusan anggaran, pos anggaran sampai pelaksanaan. Tidak heran, banya pajabat kemudian tertatih, pungutan liar tak luput dari masyarakat, bahkan kepada pegawai istansi bersangkutan.

Model korupsi ini sebenarnya bukan hal baru. Kerajaan masa lalu juga menerapkannya, meski dengan asas legalitas yang berbeda. Jika masyarakat masih menderita dengan perilaku korupsi, akan tetapi hasli penelitian menunjukkan statistik perilaku korupsi di Indonesia menurun, jawabnya sederhana, ada sebuah anekdot yang mengilustrasikah hal itu.

Terjadi dialog antara pejabat Filipina dengan pejabat Indonesia. “Hai……bro, sepertinya korupsi di Indonesia hampir menyamai negara kami, tapi kok negara anda bisa keluar dari 16 besar negara-negara terkorup di Asia Pasifik, apa yang anda lakukan di negara anda?” tanya pejabat Filipina.

Ooh…..mudah saja, semua itu gampang diatur.” Jawab pejabat dari Indonesia dengan senyum ramah dan nada ceria. “Terus caranya?”. Tanya pejabat Filipina antusias. “Siapkan saja uang dan berikan pada para peneliti itu dengan permintaan supaya negara saya diturunkan dari negara 16 besar. Lagian yang dikatakan korupsi, jika ada bukti dan ada saksi” Jawab pejabat Indonesia tanpa malu-malu. 😀

Loading...