Carut Marut Perekrutan Kepala Sekolah di Daerah

0 41

Arah kebijakan pendidikan di sekolah ditentukan oleh Kepala Sekolah. Itulah sebabnya, perekrutan Kepala Sekolah harus memerhatikan poin bahwa Kepala Sekolah terpilih mampu membawa lembaga ke arah tercapainya tujuan yang telah di tentukan. Selain itu, fungis manajer pendidikan di tingkatan sekolah dan ujung tombak utama dalam mengelola pendidikan harus mampu memegang tugas dalam memajukan sekolah.

Pemerintah melalui peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) Nomor 28 Tahun 2010 dan Permendiknas Nomor 13 Tahun 2007 sudah jelas mengatur mengenai tugas dan strandar seorang kepala sekolah. Hal ini penting, karena kualitas pendidikan banyak dipengaruhi oleh kebijakan terkait pendidikan termasuk kebijakan dari pemimpin langsung di sekolah, yaitu Kepala Sekolah.

Fakta Perekrutan Kepala Sekolah di Daerah

“Aturan lahir untuk dilanggar,” terkadang slogan ini bukan isapan jempol. Peraturan menteri yang sedemikian lengkap, ternyata hanya sekedar aturan. Di berbagai tempat, perekrutan kepala sekolah, mengabaikan hal penting yang diatur dalam Permendiknas tersebut.

Perekrutan Kepala Sekolah di berbagai daerah, kabupaten/ kota yang penulis temukan, banyak dipengaruhi oleh; pertama, kedekatan personal terhadap pemangku kekuasaan. Lahirnya, raja-raja baru hasil pemilukada ternyata melahirkan hal negatif terkait hal ini. Banyak Kepala Sekolah di rekrut bukan berdasarkan peraturan yang sudah disebutkan tapi alasan kedekatan dengan bupati terpilih.

Dampaknya sangat luar biasa. Kepala Sekolah seperti ini memimpin dengan gaya otoriter. Para staf, pendidik dan tenaga kependidikan pastinya tidak berani melakukan koreksi apalagi bantahan.

Ini juga diperparah dengan ketidakmampuan kepala sekolah yang dimaksud untuk melalukan tugas dan fungsinya sebagai Kepala Sekolah, karena memang diangkat bukan berdasarkan aturan semestinya.

Kebijakan yang muncul di sekolah dilaksanakan dengan setengah hati oleh para guru dan tenaga kependidikan, meski mereka tahu kalau itu keliru. Terus sampai ke peserta didik.

Kedua, pertimbangan politis dan balas jasa. Menjadi penguasa melalui jalur Pilkada, bukan harga murah. Di baliknya ada pengorbanan materi, dan bantuan kolega yang kemudian harus dibalas sebagai bentuk balas jasa, diminta atau tidak diminta.

Sayangnya, bentuk balas jasa itu tidak lagi memerhatikan dampak positif dan negatfnya. Banyak Kepala Sekolah lahir hasil dari produk balas jasa ini.

Seperti halnya poin pertama, Kepala Sekolah yang menduduki jabatan dengan pola seperti ini, juga mengakibatkan kevakuman yang terjadi di sekolah. Guru dan tenaga kependidikan akhirnya tidak bisa berinovasi. Bayang-bayang “buasnya” penguasa akan selalu menghantui.

Ketiga, jual beli kursi kepala sekolah. Ini sungguh merupakan sunami dalam dunia pendidikan. Penulis menemukan hal ini banyak terjadi. Kenapa tidak dilaporkan? (baca: alasan masyarakat malas melaporkan kasus)

Para penjual tidak lagi memikirkan dampak besar hasil jual beli kursi kepala sekolah. Padahal, dalam logika untung rugi saja, hal ini sangat tidak masuk akal. Bahwa tunjangan jabatan kepala sekolah tidak sebanding harga kursi kepala sekolah yang beredar. Ini artinya, ruang korupsi dan kolusi di sekolah akan terbuak lebar. Ini rahasia umum.

Tidak perlu berbicara lebih jauh mengenai dampak jual beli kursi Kepala Sekolah. Satu hal yang menjadi titik krusial; jika biaya operasional sekolah (BOS) lalu dijadikan senjata pengganti modal kepala sekolah seperti ini, maka bisa dibayangkan nasib sekolah yang bersangkutan seperti apa.

Tak sulit menemukan fakta seperti ini. Pemerintah yang baik, cukup melakukan sidak kilat. Lepas semua kepentingan politik, berikan kebebasan guru dan masyarakat berbicara di sekolah dan sekitar sekolah. Maka teka-teki akan terjawab. (baca: ketika sidak tidak lagi mendadak)

Aturan dalam Peraturan Menteri dilabrak dalam tiga bentuk perekrutan Kepala Sekolah seperti tiga poin di atas. Hebatnya, argumen yang digunakan adalah argumen Undang-Undang Otonomi daerah, yang intinya, kebijakan daerah ditentukan daerah oleh kepala daerah masing-masing.

carut marut perekrutan kepala sekolah

Solusi Carut Marut Perekrutan Kepala Sekolah

Tak elok hanya memberikan masalah tanpa mencoba memberikan solusi. Inti dari solusi penulis adalah nasib pendidikan kelak. Nasib, anak, keponakan, dan cucu kita.

Andai sebuah pilihan mutlak, biarkan infrastuktur, jalan, bangunan, atau apa saja rusak, tapi jangan rusak pendidikan. Itulah sebabnya, Jepang lebih memilih menghimpun guru yang masih hidup saat Hiroshima dan Nagasaki hancur luluh karena bom atom.

Pertama, lakukan uji kompetensi Kepala Sekolah dengan jujur, transparan, dan terbuka. Jelas disebutkan, pada lampiran permendiknas Nomor 13 Tahun 2007 huruf B, bahwa seorang Kepala Sekolah harus memiliki lima kompetensi, yaitu (1) kompetensi kepribadian, (2) kompetensi manajerial, (3) kompetensi kewirausahaan, (4) kompetensi supervisi, dan (5) kompetensi sosial.

Untuk membuktikan indikator memenuhi syarat atau tidak dari seorang Kepala Sekolah adalah uji kompetensi. Lepaskan semua kepentingan politis, kekeluargaan, kebutuhan akan materi. Kepentingan hanya satu, bagaiamana sekolah sebagai tempat belajar menjadi baik.

Seleksi administratif tetap harus dilakukan, tapi bukan sebagai penentu kelulusan, tapi hanya syarat menjadi calon yang hanya bersifat formal dan tidak bisa dijadikan indikator pemenuhan 5 kompetensi yang sudah ditetapkan dalam peraturan.

Uji kompetensi harus dilakukan jujur, transparan, dan terbuka, kalau perlu semua proses direkam dan dishare secara publik agar hasilnya juga memengaruhi kepercayaan publik terhadap Kepala Sekolah terpilih nantinya.

Kedua, buka ruang tanggapan masyarakat saat perekrutan Kepala Sekolah dan Kepala Sekolah saat menjabat. Sudah banyak lembaga melakukan hal ini. Misal perekrutan komisioner KPU dan KPI, perekrutan tim seleksi, dll

Tanggapan masyarakat itu harus dirahasiakan namun tetap menjaga prinsip asas tidak bersalah. Dalam artian tanggapan masyarakat harus dibuktikan dan diverifikasi dengan baik. verifikasi diperlukan untuk menguji originalitas tanggapan yang masuk, bukan tanggapan yang ingin menjatuhkan, dll

Tanggapan masyarakat yang masuk lalu dijadikan bahan uji kempetensi seperti yang sudah disebutkan sebelumnya. Bisa juga, tanggapan masyarakat dijadikan bahan pertimbangan untuk menentukan lolos tidaknya calon kepala sekolah ke jenjang berikutnya saat mengikuti seleksi.

Ketiga, pilih Kepala Sekolah yang tidak berminat menjadi Kepala Sekolah tapi memiliki rekam jejak pengabdian sebagai guru yang baik. Lho kok… ini solusi nyentrik, tapi guru yang sangat berminat menjadi Kepala Sekolah di era carut marut perekrutan Kepala Sekolah justeru menimbulkan kecurigaan.

Apa sih yang dikejar saat menjadi Kepala Sekolah? Jabatan, prestise, duit? Semua itu hanya islustrasi abstrak pada jabatan Kepala Sekolah. Kepala Sekolah adalah pengabdian, itulah sebabnya pilih mereka yang sebenarnya tidak berminat. Minta kesediaannya.

Kepala Sekolah yang diminta akan melahirkan rasa tanggungjawab yang besar. “Anda tidak berharap jadi Kepala Sekolah, tapi pemerintah meminta itu. Karena kamu tidak akan menyia-nyiakan tanggungjawab ini.” Bayangkan jika kalimat ini keluar dari lisan kepala daerah.

Udah itu saja, saya capek menulis. Salam hangat dari Belawa!

 

Komentar
Loading...