Guru Merasa Dikerjain dengan Sertifikasi Guru?

Tidak seperti masa lalu, rapat pembagian tugas mengajar tidak terlalu alot seperti sekarang. Maklum, semua guru penerima sertifikasi guru, berusaha memenuhi kewajiban tatap muka di kelas 24 jam mata pelajaran.

Saat awal berlakunya program sertifikasi guru ini, guru diperbolehkan mengajar lebih dari satu mata pelajaran untuk mencukupi syarat untuk mendapat uang sertifikasi yakni mengajar (tatap muka) 24 jam dalam satu minggu.

Kebijakan ini tentu menjadi keputusan menarik terhadap guru bersertifikasi. Tak heran, bayak guru akhirnya mencari sekolah lain yang meski sulit dari segi jarak, namun atas nama sertifikasi yang mensejahterakan, harus ditempuh.

Guru merasa dikerjain, itu wajar. Tidak meratanya guru di tiap sekolah dan daerah menjadi penyebab utamanya. Ini bukan persoalan sepele, karena erat kaitannya dengan hak Pemerintah Daerah menentukan penempatan guru di daerahnya. Artinya, hal ini juga terkait masalah politis.

Kejadian guru dikerjain juga dialami oleh salah seorang guru rekan kerja saya. Jumat, 27 Desember 2013, melalui sms banking, diketahui ada dana lima juta lebih yang masuk ke rekeningnya yang khusus menerima dana sertifikasi guru. Menurutnya dana itu adalah kekurangan 2 bulan dari pencairan sertifikasi guru per-6 bulan semester lalu.

Pada hari yang sama, rekan saya itu segera ke kota untuk mencairkannya. Namun apes, di ATM menunjukan kalau tidak ada sama sekali uang masuk seperti info sms banking-nya. Segera diklarifikasi di bank bersangkutan. “Memang ada pak, tapi barusan pengelola sertifikasi guru menelepon kami, agar dana tersebut jangan diberikan dulu, makanya semua dana yang kami sudah input ke rekening masing-masing, kami blokir.”

Merasa dikerjain?, tentu. Perjalanan dari daerah ke kota tempat mencairkan dana sertifikasi haknya, bukanlah jarak yang dekat. Belum lagi menyesuaikan waktu dengan jam pelajaran sekolah hari itu yang berakhir jam 11.05.

Opini Terkait
1 daripada 304

Fakta tadi hanya sebagian kecil, dari pola mengerjain guru terkait sertifikasi. Masih banyak kejadian guru “dikerjain” lainnya terkait sertifikasi pahlawan tanda jasa ini. Bisa dibaca di sini. Belum lagi, seakan predikat menerima sertifikasi menjadi senjata utama sebagian pegawai dinas Pendidikan dalam melayani para guru untuk urusan administrasinya. Kalimat, “Guru kan sudah menerima dana sertifikasi,” kerap saya dengar di setiap pertemuan guru oleh dinas pendidikan.

guru mengajar

Efektifkah sertifikasi guru?

Pertanyaan ini baiknya kita lihat melalui kilas perjalanan sertifikasi guru. Tahun 2009 anggaran pendidikan dalam APBN naik menjadi 20%, yakni Rp 224 triliun. Tahun demi tahun terus meningkat sering nilai 20% total APBN. Bahkan tahun 2014, 20% dari anggaran pendidikan, nilainya sebesar Rp 371, 2 triliun. Angka ini naik 7, 5 persen dari anggaran pendidikan 2013 yaitu Rp 345, 3 triliun.

Sesuai dengan peruntukan dan tujuannya, kenaikan anggaran itu dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas pendidikan, dan peningkatan itu dimulai dengan peningkatan kualitas guru, terus sampai muncul kebijakan sertifikasi guru. Namun, ternyata sampai sekarang belum banyak memberikan bukti nyata dalam pendidikan, karena anggaran 20% tersedot hanya untuk pembayaran gaji dan sertifikasi guru.

Sudah banyak kerisauan, bahwa jumlah fantastis, jebret, jeger itu ternyata tidak memberi efek kualitas mengajar guru. Malah, berdasarkan contoh kejadian yang ada, banyak guru malah hanya merasa dikerjain dengan program sertifikasi guru ini.

Belum lagi, proses pemberkasan dalam rangka identifikasi guru bersertifikasi yang mengganggu dan mengerjain guru dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagai pendidik. Keterlibatan pemerintah daerah, dalam hal ini dinas Pendidikan daerah dalam pencairan tunjangan sertifikasi guru, pun harus direview ulang agar prinsip dasar akuntabilitas, objektivitas dan transparansi, tetap terjaga.

Sudah saatnya pemerintah meninjau ulang pemberian tunjangan sertifikasi guru. Tunjangan sertifikasi guru jika hanya bisa mengerjain guru, sebaiknya dihapus. Atau untuk lebih bijak, dengan memperbaiki mekanismenya, sehingga tidak terjadi anggaran salah sasaran.

Komentar
Loading...