Jebakan KKM, Ah Sudahlah!

Jebakan KKM

Seorang guru dengan jadwal pelajaran hanya dua jam per-pekan, butuh waktu sehari paling cepat, untuk menuntaskan administrasi penilaian siswa 12 kelas x 25 siswa pasca ulangan semester.

Capek, tentu. Tapi tak hanya itu, biasanya juga, pasca ulangan semsester banyak sekali kegiatan lain di sekolah yang melibatkan siswa dan guru, semisal PORSENI antar kelas, dan guru harus mengampu beberapa kelas sesuai arahan yang telah dibagikan.

Jika mau jujur, tak jarang setelah merampungkan perhitungan nilai siswa, ada beberapa siswa yang ternyata nilainya tidak berhasil mencapai Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM).

Mereka masuk perangkap jebakan KKM, lalu? Tak ada jalan lain, mereka harus diuji (belajar) kembali khususnya poin yang membuat nilainya tidak mencapai KKM tadi. Karena di sekolah tidak ada waktu untuk itu (siswa dan mengikuti PORSENI dll), maka atas nama pemenuhan KKM remedial akan dilaksanakan di luar sekolah. So?

Apakah hal itu melanggar? Lalu bagaimana tanggapan orang tua siswa, terutama yang tempat tinggalnya jauh dari rumah saya?

Jika pada hari pertama remedial, namun siswa tetap saja tidak mampu, karena banyaknya poin yang belum dipahami, lalu?. Ah, jalan pintas saja… Subsidi…??

Itu adalah sebagian kecil dari contoh bagaimana sebenarnya Kriteria Ketuntasan Minimal atau KKM di dunia pendidikan Indonesia adalah jebakan pembodohan. Siapa yang tidak tahu? Atau siapa yang tahu? Atau siapa yang peduli? Cerita lama sebenarnya, yang ingin saya review kembali.

Berdasarkan UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan PP No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, bahwa kurikulum pada jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah dikembangkan oleh setiap satuan pendidikan. Pemerintah tidak lagi menetapkan kurikulum secara nasional seperti pada periode sebelumnya. Satuan pendidikan harus mengembangkan sendiri kurikulum sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan serta potensi peserta didik, masyarakat, dan lingkungannya.

Namun dengan adanya Ujian Nasional (UN) plus menggunakan standar nasional kelulusan, hal ini menjadi aneh. Para praktisi pendidikan yang pro Ujian Nasional dengan mudah akan mengatakan, “standar kelulusan kan juga diambil dari nilai sekolah dengan persentase 60 : 40.”

Opini Terkait
1 daripada 304

Di sinilah jebakan KKM itu terlihat jelas. Guru terjebak, terpaksa agar semua siswanya mendapat nilai lebih atau minimal sama dari standar KKM yang ditentukan. Karena pertaruhannya adalah hasil akhir.

Secara formal, penentuan nilai KKM memang memiliki ketentuan baku. Masalahnya, hampir semua sekolah mengingkari hal itu dengan berbagai macam pertimbangan.

Pertama: KKM menunjukkan kualitas sekolah. Makin tinggi KKM suatu mata pelajaran maka makin kelihatan sebagai sekolah yang kuat dan mumpuni. Artinya, harus banyak mata pelajaran yang memiliki KKM tinggi agar dikatakan, sekolah itu hebat. Selain itu, KKM tinggi juga menjadi “gaya-gayaan” guru bidang studi. Mata pelajaran yang KKM-nya tinggi seakan mewakili kehebatan guru mata pelajaran itu.

Kedua; Orang tua lebih senang jika KKM suatu mata pelajaran tinggi sehingga anaknya pun kelihatan seolah-olah mendapatkan nilai yang bagus. Dan sudah menjadi asumsi umum, di mata orang tua sekolah yang baik adalah sekolah yang KKM tinggi. Merekapun tertipu, siapa yang menipu. Saya pernah didatangi oleh orang tua siswa karena memberikan remedial beberapa kali terhadap anaknya. Dengan menghiba, hatiku luluh.

Ketiga: Pengawas sekolah dengan sepengetahuan Dinas Pendidikan setempat, tak ada yang tidak mau sekolah binaannya memiliki KKM di bawah standar. Ini adalah lagu lama, bahkan prestasi sekolah dengan alat ukur seperti ini terkadang menjadi dasar pemberian bantuan pendidikan, dan tentunya diminati oleh banyak sekolah.

mengefektifkan hasil bacaan siswa
Ilustrasi siswa membaca

 

Seorang guru mengerti akan hal ini. Tak sedikit yang mengambil jalan pintas. Jalan pintas yang membuat banyak orang tertipu; siswa, orang tua, pengawas, dan Dinas Pendidikan. KKM sudah menjadi celah besar menentukan mutu pendidikan sekolah hari ini.

Tidak hanya itu, parahnya karena KKM sudah menjadi senjata ampuh guru untuk lolos dari “ketidakmampuannya” mengajar. “Apa bukti saya tidak mampu mengajar?. Administrasiku lengkap, dan lihat KKM siswa yang saya hadapi juga memenuhi standar.” Ah sudahlah !

Sudah saatnya paradigma pembelajaran berbasis nilai dengan sistem KKM direview ulang oleh pemerintah. Jebakan ala KKM yang menipu banyak orang harus segera dihentikan. Sudah terlalu banyak “penipuan” di Negeri ini, jangan membuat penipuan itu menjadi sebuah sistem menjebak terakomodir di dunia pendidikan.

Komentar
Loading...