Kalau Boleh, KPK Dibubarkan Saja

KPK Dibubarkan

Kalau boleh, KPK dibubarkan saja. Sepintas dengan mudah orang akan menganggap ini adalah andai-andai yang gila, di tengah korupsi yang sudah menggurita di semua lini. Negara ini negara hukum, namun kadang ada dialog yang lepas dari bahasa hukum. Seperti pertanyaan Beddu di warkop siang ini, “coba tunjukan di mana tempat kerja yang tak ada korupsi di dalamnya?”

Korupsi katanya extraordinary crime, yaitu kejahatan luar biasa. Standar luar biasa disematkan karena korupsi sudah menjadi tradisi, sulit diatasi, dan dampaknya bisa menghancurkan negeri. Sepatutnya menghadapinya kejahatan yang extraordinary, juga dengan cara extraordinary.

Tapi kita sepertinya masih sulit sepakat secara total akan hal itu. Anggaran untuk KPK yang hampir 1 Triliun per tahun, dianggap sebagai wujud menyikapi pemberantasan korupsi secara extraordinary. Sayangnya, itu hanya dari satu sisi. Masih banyak hal lain, hukuman koruptor, para penyidik KPK, staf KPK, KPK secara kelembagaan, dan aparat mestinya semuanya harus extraordinary.

Saat Teten Masduki tahun 2003 mewacanakan hukuman mati bagi koruptor, para aktivis HAM ramai-ramai pasang dada. Argumen seakan tak berujung, intinya mereka tak sepakat dan menganggap tak ada korelasi antara pemberantasan korupi dengan hukuman mati.

Oke, tak usah hukuman mati meski korupsi adalah extraordinary, hukuman potong tangan sudah lama diteriakkan oleh para ulama di MUI. Berhasil? Ada banyak alasan untuk menolak itu. Alasan tak ada dalam regulasi paling masuk akal. Saat akan dimasukan dalam UU atau KUHP, muncullah apologi negara ini bukan negara syariah. Padahal sederhana, tak perlu potong tangan, potong jari saja. Korupsi 1 milyar potong jari kelingking. Korupsi 2 milyar potong jari manis, dst. Kok gila ya? Iya. Itulah hukuman untuk kejahatan extraordinary juga harus di luar dari kebiasaan.

Tak ada manusia yang sempurna. Tak ada manusia yang tidak pernah melakukan salah, dan orang-orang yang bekerja di KPK adalah manusia yang pastinya pernah salah. Tak ada jaminan, kesalahan itu dilakukan saat dalam proses pemberantasan korupsi. Muncullah sistem kepengawasan yang digagas dalam rancangan UU KPK yang baru. Bagi saya tak menyelesaikan masalah. Siklus hitam tak terputus karena para pengawas juga manusia. Tak ada jaminan pengawas itu tak melakukan kesalahan saat melaksanakan tugasnya.

Dari sisi kelembagaan juga demikian. KPK lahir sebagai jawaban atas ketidakmampuan Kepolisian dan Kejaksaan memberantas korupsi saat itu. Itu dulu. Bagaimana dengan sekarang? Jika melihat dari ketercapaian selama 14 tahun sejak berdirinya KPK, Kepolisian dan Kejaksaan lambat laun mulai berbenah. Angin positif ini perlu dijaga dengan baik.

Ada logika yang aneh dengan hasil pemilihan pimpinan KPK yang baru. Firli adalah anggota kepolisian terbaik, malang melintang sampai berpangkat Brigjen Polisi. Pernah menjabat Kepala Biro Pengendalian Operasi Staf Operasi Polri, Wakapolda Jateng, Kapolda NTB, dan Deputi Penindakan KPK. Terakhir dia ditarik Polri dan diberi tugas sebagai Kapolda Sumatera Selatan.

Saya ingin mengatakan, kalau Firli Bahuri adalah Jendral bintang II yang tidak diragukan rekam jejaknya dan akhirnya dipilih secara aklamasi menjadi Ketua KPK periode 2019-2023, ada baiknya ditempatkan di kepolisian untuk menambah daya gedor kepolisan memberantas korupsi dan tak perlu ke KPK. Kepolisian diperkuat, dan KPK dibubarkan saja.

Opini Terkait
1 daripada 126

Kepolisan punya jaringan sampai ke kecamatan, lengkap. Artinya untuk kasus korupsi yang ada di daerah, dengan mudah diendus oleh kepolisian dan jajarannya. Beda dengan KPK. Berapa anggaran lagi yang dibutuhkan negara untuk membentuk jaringan sampai ke kecamatan, yang toh ketua KPK nya adalah Jendral Polisi?

Komisi Pemberantasan Korupsi dibubarkan, lalu siapa lagi yang menjadi sandaran? Bagi saya yang cupu dan ganteng ini, masalah utamanya bukan pada lembaga apa, tapi kesiapan kita memasang dada berdiri tegak dan mengikrarkan hidup mati melawan koruptor. Itu saja! Apapun nama lembaganya.

Koruptor berbahaya, makanya jangan diampuni. Koruptor berbahaya, jangan diberi remisi. Koruptor berbahaya jangan diberi cuti. Koruptor berbahaya, lakukan hal atasnya agar dia tak bisa mengulangi lagi. Ini tak mungkin terwujud selama hanya persoalan sadap menyadap koruptor saja kita harus memutuskan urat leher berdebat akan hal itu.

Kejahatan koruptor sama dengan teroris. Keduanya extraordinary. Tapi sikap kita terhadap koruptor jauh berbeda dengan teroris. Teroris ditembak mati, oke. Koruptor ditembak mati?

Kalau saja hukuman bagi para koruptor potong jari seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, saya yakin ketakutan akan muncul dalam hati masing-masing orang termasuk saya. Karena korupsi adalah kejahatan yang unik. Kadang terpaksa dilakukan karena terjebak sistem.

Dulu Beddu pernah mencuri mangga tetangganya. Dia tahu itu salah. Tapi dalam pikirannya, empunya tak akan marah, dia teman baik Beddu. Beddu pun tak takut tetangga marah, karena dalam pikirannya, para tetangga juga temannya. Nanti mangganya buat mereka sebagian.

Kita ubah sedikit jalan ceritanya. Dulu Beddu pernah kerupsi dana desa. Dia tahu itu salah. Tapi dalam pikirannya, warganya tak akan marah, dia baik dengan warganya. Beddu pun tak takut aparat, karena dalam pikirannya, para aparat juga temannya. Nanti mangganya buat mereka sebagian.

Kejahatan kecil dilakukan Beddu. Tak ada rasa takut beda jika hukuman mencuri atau adalah potong jari, meski Beddu berteman dengan empunya dan tetangganya, sedikit banyak ada rasa takut. Rasa takut itulah yang kan menghalanginya mencuri.

Kemenangan awal dalam peperangan adalah ketika kita sudah bisa memberikan rasa takut kepada lawan. Para koruptor kalau memang dianggap sebagai lawan, kirimkan sinyal itu. Berikan hukuman yang berat kepadanya. Mengirim rasa takut bisa dilakukan siapa saja. Kepolisian bisa kejaksaan bisa. KPK juga bisa. Tapi agar efekti dan tidak tumpang tindih, sebaiknya KPK dibubarkan saja!

Loading...