Kendala Juru Dakwah (Dai) Bersaing dalam Politik

Dakwah adalah mengajak, menyeru, menjamu orang lain untuk melakukan kebaikan dan kegiatan yang diridhai Allah swt. Terkadang dakwah juga diartikan sebagai upaya untuk mengajak orang lain untuk melakukan ibadah sesuai ajaran agama yang diyakininya. Dakwah umumnya dilakukan oleh orang-orang yang lebih dalam pengetahunannya dibanding orang yang menjadi objek dakwah.

Dalam Islam, dakwah sedianya disampaikan dengan cara bijaksana, dan terhormat. Olehnya, gaya berdakwah seseorang semakin hari semakin berkembang, ada dengan gaya lawak, lelucon, bahkan tangis dan sedih. Prinsipnya, pesan yang disampaikan betul sampai dan menjadi tuntunan, dan bukan sekedar tontonan.

Dakwah dilakukan dengan cara lisan, tulisan, bahkan dijaman serba teknologi sekarang ini, sarana dan alat teknologi menjadi media dakwah yang sangat efektif.

Pada awal berlakunya sistem pemilihan langsung dalam penerapan demokrasi di Indonesia, para dai (juru dakwah), seakan mendapat asupan setali tiga uang. Dengan dakwah sebagai rutinitas di depan jamaah, sekaligus secara tidak langsung menjadi sarana memperkenalkan diri.

Apa ada hubungan dakwah dengan politik?. Dari fakta tersebut, tentu ada. Jika politik menjadi jalan untuk memperbaiki kesejahteraan masyarakat, maka politik pun adalah dakwah.

Jika dibandingkan dengan peran artis dalam politik, maka para juru dakwah belum bisa dianggap berhasil menjadi politisi sekaligus menjalankan dakwah.

Ada beberapa faktor yang menyebabkan hal itu terjadi. Pertama, pemahaman masyarakat terhadap politik umumnya sudah terlanjur menganggap politik adalah pekerjaan berkonotasi negatif.

dai caleg

Opini Terkait
1 daripada 304

Dalam pemikiran kebanyakan, politik adalah tempatnya dusta mendustai, jelek menjelekkan dan politisi adalah calon koruptor. Pemahaman ini, akhirnya menjadikan politisi tidak cocok untuk seorang dai, ustadz, atau ulama. Ini terbukti ketika beberapa pengemban dakwah populer seperti almarhum KH. Zainuddin MZ, yang awalanya diberi gelar dai sejuta umat, akhirnya diolok-olok dengan gelar dai sepuluh umat.

Kedua, para dai, ustadz, dan ulama yang selama ini mengemban misi dakwah, ketika berpolitik tidak memiliki modal yang cukup secara materi dan pengetahuan politik kemasyarakatan untuk bersaing dengan kontestan lainnya.

Memang dalam merebut hati masyarakat tidak hanya dengan modal dikenal saja. Menggerakkan masyarakat untuk memutuskan memilih seorang juru dakwah di bilik suara, membutuhkan modal lain selain dikenal di masyarakat. (Baca: ustad caleg terjebak)

Ketiga, ketakutan sebagian masyarakat dengan diberlakukannya syariat Islam. Untuk poin ini, memang sedikit mengherankan. Jika semua hukum memiliki kelemahan karena buatan manusia, justru ketakutan masyarakat akan hukum Tuhan muncul berbarengan dengan maraknya tindak pidana dan pelanggaran.

Hal lain yang terkait dengan hal ini adalah stigma para ustadz, dai, dan ulama sebagai cikal bakal gerakan terorisme. Pembentukan imej miring terhadap kegiatan keagamaan, telah menjadi trik jitu sekaligus membungkam para juru dakwah untuk mengambil tempat dalam kancah politik.

Kegiatan politik adalah jalan yang diatur oleh konstitusi bagi tiap masyarakat untuk mendapatkan hak mengatur kehidupan warga negara. Politik dapat memuluskan jalan dakwah, pun sebaliknya, dakwah bisa berjalan mulus melalui pintu politik.

Olehnya, para dai tidak semestinya menutup diri apalagi alergi terhadap politik. Ini penting, karena tanpa pemahaman politik justru agama akan dipolitisasi untuk tujuan politik tertentu.

Jadi, seorang juru dakwah berpolitik, why not???

Komentar
Loading...