Ketika Sekolah Menjadi Tempat Kampanye

Kalau tahun lalu, kisruh terkait Ujian Nasional dikarenakan keterlambatan soal sampai ke sekolah sehingga banyak sekolah mem-foto copy lembar soal yang merupakan dokumen Negara, tahun ini lain lagi.

Nama Jokowi yang juga sebagai capres partai pemenang Pemilu versi Quick count, nangkring di dua soal Ujian Nasional SMA, yakni di mata pelajaran Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Hal ini tentu menjadi polemik, karena dianggap kampanye terselubung, dan bentuk pencitraan dengan memposisikan sekolah menjadi Tempat kampanye.

“Beddu tertimpa batu di kepalanya sampai berdarah. Tak ada orang di sekitarnya kecuali seorang yang lewat di depannya dengan menggenggam beberapa batu kecil di tangan kiri. Pikiran Beddu tidak salah jika menuduh orang yang lewat itulah yang melempar kepalanya dengan batu. Benar tidaknya, tentu harus dibuktikan.”

Demikian pula dengan posisi Jokowi sebagai capres, dengan munculnya nama mantan walikota Solo dalam naskah Ujian Nasional, tentu dengan mudah dijadikan tuduhan bahwa ada kampanye terselubung menaikkan citra Jokowi sebagai capres Pilpres 2014.

Ujian Nasional SMA pesertanya tentu adalah mereka yang berusia kisaran 17 tahun, usia layak pilih tentunya berdasarkan peraturan Pemilu.

Dari fakta itulah muncul pemikiran kalau Ujian Nasional tentang Jokowi adalah usaha memposisikan sekolah menjadi tempat kampanye.

Siswa SMA sederajat adalah pemilih pemula. Dalam strategi politik, menggaet pemilih pemula yang paling efisien adalah dengan memengaruhi alam bawah sadar mereka. Memperkenalkan sosok Jokowi dalam bentuk soal cerita, otomatis akan membuat siswa peserta Ujian Nasional akan membaca soal itu berulang ulang, dan secara tidak langsung akan menanamkan sosok yang disebut dalam soal ke alam bawah sadar mereka sebagai pemilih nantinya.

Opini Terkait
1 daripada 97

Pada Pasal 86 UU No. 8 Tahun 2012 disebutkan mengenai larangan kampanye, salah satunya adalah di tempat pendidikan, pada ayat (1) huruf (h) berbunyi: “menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan”. Sedangkan dalam penjelasannya: “Fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan dapat digunakan jika Peserta Pemilu hadir tanpa atribut Kampanye Pemilu atas undangan dari pihak penanggung jawab fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan. Yang dimaksud dengan ”tempat pendidikan” pada ketentuan ini adalah gedung dan halaman sekolah/ perguruan tinggi”.

Tentu berbeda andai saja Ujian Nasional tidak dilaksanakan di Sekolah, maka akan terjadi perdebatan hanya kisaran memanfaatkan Ujian Nasional sebagai ajang kampanye. Tentu akan berbeda, jika soal mengenai Jokowi muncul di naskah Ujian Nasional SMP atau SD, yang umur peserta ujian belum layak pilih. Atau akan berbeda, jika Ujian Nasional dilaksanakan setelah Pilpres.

Saat ditanya terkait hal itu, capres yang juga Gubernur DKI Jakarta menjawab, “Nggak tahu saya. Nggak tahu, tanya yang buat. Siapa yang buat soal itu? Ya kamu tanya yang buat lah” . Jawaban yang tepat dan juga sesuai kenyataan, karena tak mungkin Jokowi yang langsung membuat naskah soal itu. Pertanggungjawaban mengenai proses Ujian Nasional ada pada BSNP (Badan Standar Nasional Pendidikan).

PNS terbaik

Saya teringat saat Pengusaha Bakrie Group, ARB yang juga capres dari partai Golkar harus terancam berurusan dengan Panitia Pengawas Pemilu (Panwas) kota Bandung, karena mengirimi surat kepada beberapa sekolah dan guru di kota Bandung. Surat itu berisi untaian kalimat bernada kampanye. Dan surat tersebut ditandatangani langsung oleh capres dari partai beringin tersebut, dan oleh beberapa pihak dianggap melanggar aturan kampanye. Tentu surat itu juga bukan ditulis langsung oleh ARB, bahkan bisa jadi tanpa sepengetahuannya.

Akan semakin menarik, kalau nama pasangan Ahok menjadi ponggawa Ibukota di naskah Ujian Nasional ini, juga dinilai sebagai usaha menjadikan sekolah sebagai tempat kampanye. Ada ratusan Panwas kabupaten Kota se-Indonesia akan berurusan dengan sosok “santun” Jokowi.

Lalu hasil akhirnya apa? Hanya satu yang tertangkap oleh penulis. Bahwa polemik persoalan pelaksanaan Ujian Nasional tenggelam oleh berita ini.

Olehnya itu, sebaiknya pihak kementerian terkait dalam hal ini Kementerian Pendidikan segera melakukan investigasi dan mengumumkan hasilnya kepada publik. Alasan bahwa soal sudah ditulis jauh sebelumnya menjadi mentah, karena dua alasan; pertama perkiraan pembuat soal akan tahun politik yang lemah dan tidak akurat; dan kedua, masih banyak tokoh lain yang juga laik diangkat dan tidak mengundang resistensi.

Loading...