Kolom Agama Dikosongkan di KTP; Kerugian Buat Umat Islam

Kolom Agama Dikosongkan di KTP

Pengesahaan Undang-Undang Administrasi Kependudukan (Adminduk) kemarin, membuat saya pribadi kaget. Alasannya, dalam salah satu pasal UU Adminduk tersebut. terdapat aturan mempersilahkan masyarakat untuk tidak mengisi kolom agama dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP).

Secara umum, kolom agama dikosongkan di KTP memiliki banyak kerawanan. Menteri Agama mengungkapkan, bahwa hal itu dapat menciptakan agama baru tanpa mampu dideteksi sama sekali. Padahal, dalam UU jelas bahwa agama yang diakui di Indonesia hanya enam.

Demikian pula Hidayat Nurwahid, dia mengatakan jika kolom agama dikosongkan di KTP, akan menghilangkan satu kepastian. Artinya, jika kolom agama dikosongkan di KTP, sekaligus mencabut salah satu fungsi dari sebuah identitas.

Pemikiran dari tokoh bangsa di atas tentu bersifat global. Jika lebih spesifik, jika kolom agama dikosongkan di KTP, maka akan sangat merugikan umat Islam secara kelompok. Hal ini sudah saya celotehkan dalam tulisan saya sebelumnya namun lebih bersifat parsial. Bukan tanpa alasan.

Kerugian akibat mengosongkan kolom agama pada KTP

Setidaknya, ada beberapa kerugian besar bagi umat Islam jika aturan kolom agama dikosongkan di KTP ini diberlakukan.

Pertama: kekuatan Islam di seluruh penjuru dunia, apatah lagi di Indonesia, adalah rasa keterikatan antara muslim satu dengan muslim lain. Keterikatan yang terjadi bukan karena kesamaan teologi atau kesamaan menjalankan syariah, tapi lebih sepele dari itu, persatuan umat Islam dirajut secara sederhana dalam sebuah identitas.

Teori ini beberapa kali diuji oleh almarhum Gusdur, dengan memberikan pernyataan seakan menyakitkan bagi Umat Islam, padahal tujuannya ingin mengetahui sejauhmana kepedulian umat Islam terhadap agamanya sendiri.

Untuk menguji kekuatan Islam dari segi identitas ini sangat sederhana; silahkan lakukan penghinaan terhadap syariat, maka mereka yang mengatakan diri sebagai Islam namun tidak menjalankan syariat, pun akan melakukan perlawanan.

Mereka yang hanya berislam melalui KTP-nya spontan akan berdiri, rela memasang badan membela siapa yang menghina agama (KTP)-nya. Solidaritas dari identitas (baca KTP) ini sangat bernilai bagi umat Islam secara kelompok, dan hal ini sangat ditakuti kelompok anti Islam.

Kedua: di Indonesia, mayoritas penduduknya beragama Islam. Artinya aturan yang paling banyak berlaku terkait agama, otomatis adalah aturan Islam. Aturan yang saya maksud misalnya, penguburan, pernikahan, pembagian harta waris dll. Nah, jika kolom agama dikosongkan di KTP, maka pemberlakuan aturan itu sedikit demi sedikit akan hilang, bahkan kemungkinan akan dibuat aturan baru yang makin jauh dari hak seorang muslim.

Contoh sederhana; ditemukan mayat terhanyut di sungai tanpa tahu siapa keluarganya. Bagaiman cara menguburkannya? Dibakar, ditanam, atau diawetkan? Agama dari sosok yang berlabel mayat itulah yang menentukan. Lihat KTP-nya, dan sayang kolom agama telah dikosongkan di KTP.

Persis sama dengan aturan harta waris. Apa dasar seorang muslim nantinya dalam menetapkan harta waris. “Itukan sudah diatur di hukum perdata?” Kata mereka yang setuju kolom agama dikosongkan di KTP. Artinya, sedikit demi sedikit hukum waris dalam Islam akan dihilangkan.

Nikah?… sama.

Kolom Agama Dikosongkan di KTP
Ilustrasi Kolom Agama Dikosongkan di KTP. Sumber poto: hotmagz.com

Ketiga: kolom agama dikosongkan di KTP, berarti menghilangkan cara jitu menghitung nilai mayoritas masyarakat Islam di Indonesia. Bukan tidak mungkin, tahun depan, akan muncul rilis yang menyatakan agama mayoritas di Indonesia bukan agama Islam.

Apa masalahnya? Kata mereka yang sepakat dengan kolom agama dikosongkan di KTP. Banyak sekali dan sangat merugikan Islam dalam konteks ke-Indonesia-an. Contoh; Bukankah porsi haji ditentukan oleh jumlah penduduk beragama Islam?.

Tiga bahaya kolom agama dikosongkan di KTP inilah mengusik pikiran saya. Terbayang kelak tidak ada lagi kebersamaan atas nama agama. Atau di kampung halaman sendiri kita takut sembarangan makan di warung, karena pemilik warung sudah tidak tahu lagi di kampung itu agama apa, lalu saya menjual makanan apa. KTP adalah identitas, dan agama adalah salah satu dari identitas.

Semoga tulisan ini bisa membuka pemikiran baru bagi penulis dan pembaca.

 

4 Komentar
  1. Jose Leos Berkata

    Lha bagi umat Islam kan boleh dan malah harus menuliskan agamanya di KTP, yang jadi masalah adalh orang yang agamanya blm di akui oleh pemerintah seperti misalnya penghayat kepercayaan. Nah saya tanya kalo penganut Sunda Wiwitan di kolom Agama harus ditulis apa ?

  2. Mushlihin Berkata

    Tulis garis mendatar saja… 🙂

  3. ateis Berkata

    isi saja: ateis. Jangan dikosongkan. :p

  4. Mushlihin Berkata

    Kalau kamu mati di tengah jaan, gk ada keluarga. Mau dikuburkan dengan cara apa? cek KTP. Baik dikuburkan dengan cara ateis heheh

Berikan Komentar

Alamat email bersifat pribadi