KPAI Vs PB Djarum; Siapa Salah dan Apa Solusinya?

KPAI Vs PB Djarum

0 121

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) secara mengejutkan mengeluarkan rekomendasi bahwa ada hal tertentu sehingga audisi anak-anak berbakat pada cabang olahraga Bulutangkis oleh PB Djarum, dianggap melanggar UU, tepatnya UU 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Bukan hanya itu, didukung Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, KPAI juga menilai Djarum telah melanggar Peraturan Pemerintah Nomor (PP) Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan yang isinya juga mengatur tentang perlindungan khusus bagian anak dan perempuan hamil.

Tidak ada titik temu antara PT Djarum dan KPAI plus Pemerintah dalam hal ini Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Meski sudah melakukan tatap muka, rapat kordinasi atau apalah namanya, hasilnya zero toleran. Tak ada toleransi buat kamu Djarum!.

Kejadian itu tentu menjadi sorotan publik. Umumnya pembelaan ditujukan kepada Djarum. Namun tidak sedikit yang membela rekomendasi KPAI. Argumen pembelaan tentu berasal dari fakta bahwa PB Djarum melalui pembinaan internalnya, sudah menorehkan beberapa nama atlet yang sukses mengharumkan nama Indonesia di kancah Internasional khususnya pada cabang olahraga Bulutangkis. Sebut saja Liem Swe King, Alan Budi Kusuma, Susi Susanti, dan masih banyak nama lainnya. Mereka yang membela KPAI tentu landasannya UU, ketaatan terhadap peraturan, apalagi hal ini terkait dengan kesehatan dan eksploitasi anak.

KPAI vs PB Djarum siapa yang salah? Benar salahnya tentu dipengaruhi oleh cara sesorang memetakan persoalan, prioritas dan kepentingan. Akan ada 1001 macam alasan yang keluar dari mulut orang tua anak yang gagal mengikuti audisi untuk tahun 2020. Demikian pula, alasan tak akan habis bagi aktivis perlidungan anak, pegiat anti asap rokok, apalagi oleh para kru kesehatan.

Saya akan mengajak pembaca budiman untuk melihat kisruh KPAI vs PB Djarum ini dengan cara berpikir saya. Apapun hasilnya, kritik cara berpikir saya ya, jangan kritik kegantengan saya karena itu tak akan berubah heheheh

Pertama; Mari tempatkan porsi keduanya dalam asas primer dan skunder. Kita asumsikan apa yang KPAI dan PB Djarum keduanya benar. Nah pilihlah, yang mana lebih primer? Kesehatan adalah kebutuhan primer. Orang bisa sehat dengan rajin berolahraga, dan salah satu olahraga adalah Bulutangkis.

Narasi selanjutnya; bangsa butuh pengakuan dunia, salah satu bentuk pengakuan dunia adalah lagu kebangsaan dalam acara internasional. Dan salah satunya, saat atlet berhasil meraih prestasi di ajang internasional, misalnya Bulutangkis. Untuk berprestasi, harus latihan dengan benar. Salah satu tempat latihan adalah PB Djarum.

Nah, tak perlu membahas lebih dalam mengenai eksploitasi anak. Sampai di sini jelas, apa yang diusung KPAI lebih primer dibanding PB Djarum.

Kedua; asas kepastian dan ketidakpastian. Banyak orang marah dan berkata, “suruh saja KPAI membina atlit Bulutangkis Indonesia.” Ungkapan ini asumsinya seakan-akan hanya PB Djarum yang bisa menghasilkan atlet Bulutangkis berprestasi. Fakta bahwa banyak atlet berhasil ditelorkan di sana, iya. Tapi kita tidak boleh tutup mata, bahwa masih banyak pebulutangkis hebat toh juga bukan alumni PB Djarum. Artinya, Atlet berprestasi bisa dihasilkan melalui jalur non PB Djarum (istilah ini kok aneh ya…)

Apakah ketika anak menggunakan pakaian, kaos, bendera berlogo Djarum sebagai produsen rokok, maka itu bermakna anak ikut mengkampanyekan rokok? Bagi saya mungkin iya mungkin tidak. Jangan abaikan sebuah logo. Pepsi membayar 13 Milyar hanya untuk logonya. Sangat mahal, karena logo akan menggiring ingatan seseorang, ingatan itu akan melahirkan keharusan, dan bagi pemilik logo, itu akan menjadi brand.

Sebelum rangkaian yang berujung zero toleran ini, KPAI telah melakukan survei di 28 propinsi dengan pertanyaan: “Kalau ada statement ‘Djarum’, apa yang ada dalam benak Anda?”

Jawabannya ternyata: 1% jarum jahit, 31% audisi beasiswa bulutangkis, dan 68% rokok. Artinya ketika ada yang menggunakan sesuatu bertuliskan Djarum, maka potensi bahwa itu adalah rokok sebesar 68%. Jika anak menggunakan kaos bertuliskan Djarum dan orang berpikir tentang rokok, berarti?

Brand Djarum tentu diwakili oleh nama dan logonya. Terbukti, PB Djarum tidak mau mengadakan audisi jika tanpa embel-embel Djarum di dalamnya. Artinya, jika PB Djarum murni mengabdi untuk negeri, melatih anak-anak berbakat agar kelak mungkin bisa menjadi atlet profesional, maka simbol, nama dan atau logo Djarum bukanlah hal penting.

PT Djarum memang berbeda dengan PB Djarum, oke. Kalau begitu logo PB Djarum mestinya tidak menggunakan kreasi yang sama atau mengindikasikan PT Djarum yang faktanya adalah produsen rokok..

Ketiga, KPAI telat. Ada keanehan dari sisi ini. Bahwa audisi PB Djarum sudah berjalan selama 13 tahun. Tak ada masalah, KPAI tak pernah mempermasalahkan, dan tak muncul polemik. Kenapa? Indikasi dari keterlambatan ini sangat besar. Karena jika PB Djarum dianggap melanggar UU 35, maka pelanggaran itu sudah berlangsung lama. Di sisi lain KPAI dan pemerintah melakukan pembiaran atau tidak tahu. Kan lucu…

KPAI didirikan pada tahun 2002 sebagai lembaga independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. Peraturan Pemerintah nomor 109 muncul tahun 2012, kenapa hal ini tidak muncul tahun 2013. Untuk komisoner KPAI yang sekarang dikukuhkan tahun 2017. Setidaknya, polemik ini muncul tahun 2018 lalu, jika tidak ingin dianggap ada U di balik B.

Keempat, membuat anak kecewa padahal mereka tidak tahu apa-apa bukankah bentuk hal itu tidak melindungi anak? KPAI tidak menemukan kata sepakat dengan PB Djarum. Ada yang harus diperbaiki. Artinya yang salah PB Djarum, lalu kenapa anak-anak yang akan mengikuti audisi, yang memiliki mimpi, membawa asa dan cita-cita, menjadi tumbal zero toleran?

Sejatinya, KPAI memikirkan nasib anak-anak tak berdosa yang bisa saja putus asa, bahkan bisa berimplikasi psikis lain terhadap anak. Anak tak tahu persoalan. Dipanggil audisi saja, rasa gembira mereka sudah tidak bisa dilukiskan, dan KPAI mengubur kegembiraan itu.

Empat poin tadi merangsang saya untuk menarik benang merah solusi. Solusi kisruh KPAI vs PB Djarum adalah kembalikan kepada Pancasila dan UUD 1945. Kok nggak mutu banget solusinya? Iyah karena saya takut mengatakan bubarkan saja keduanya… nanti saya dituduh pencitraan!

Sebenarnya solusinya sederhana. Gini, kan asumsi dasarnya adalah hasil survey yang menyebut bahwa jika kata “Djarum” disebut, maka 68% orang akan berpikir tentang rokok. Nah, ubah saja pikiran itu. Berikan tawaran kepada Djarum untuk melakukan sosialisasi bahwa Djarum itu bukan rokok, tapi alat suntik yang berguna bagi kesehatan para perokok hehehe. Tentu tanpa membatalkan audisi.

Komentar
Loading...