Masalah Baru Guru Bersertifikasi

  • Bagikan

Guru, topik yang seakan tidak habis dibahas dalam berbagai seminar, diskusi, dan workshop dari masalahnya dan untuk mencari berbagai alternatif solusi. Selain karena sebagai salah satu faktor yang menentukan tingkat keberhasilan anak didik, juga terkait anggaran negara yang cukup besar dialokasikan ke pendidikan.

Segala hal terkait guru, mulai menjadi marak diperbincangkan ketika 20% APBN dialokasikan ke sektor pendidikan berdasarkan perintah Undang-undang, begitupula alokasi anggaran 20% alokasi paling besar dikucurkan ke sektor kualitas pembelajaran. Dari kebijakan ini, lahirlah kata “sertifikasi,” program pemerintah sertifikasi guru yang tujuannya untuk meningkatkan profesionalisme guru.

Setiap kebijakan pasti memiliki dampak posititif dan dampak negatif. Keinginan pemerintah melalui sertifikasi guru untuk meningkatkan profesionalisme guru drastis bergeser hanya ke arah kesejahteraan guru. Padahal, peningkatan profesionalisme semestinya berbarengan dengan peningkatan kesejahteraan.

Alat ukur profesionalisme guru menjadi mudah dibeli dan dipermudah. Berbagai kebijakan pemerintah melalui dinas pendidikan mengantisipasi hal ini, dari program portofolio menjadi Uji Kompetensi dan seterusnya. Namun tetap saja, kondisi guru yang “kelamaan menderita” seakan tak peduli dengan masalah profesionalisme. Yang terpenting bagaimana kesejahteraan meningkat melalui program sertifikasi.

Kondisi ini menjadi semakin tragis, ketika beberapa pihak selain guru, juga berparadigma bahwa kesejahteraan dari program sertifikasi guru bagaikan “durian runtuh” bagi guru. Masalah yang tadinya pergeseran dari profesionalisme ke arah kesejahteraan, melahirkan masalah baru. Anggapan bahwa guru kini hidup di surga, memberi dampak baru terhadap guru baik bersertifikasi maupun non-sertifikasi. Dampak baru tersebut penulis klarifikasi sebagai berikut:

Pertama, paradigma guru bersertifikasi sekaligus guru yang profesional sedikit demi sedikit dilupakan. Keinginan pemerintah dari dua kali gaji pokok untuk digunakan dalam meningkatkan profesionalisme guru kini sirna, bahkan banyak guru tidak tahu. Hal ini bagi penulis disebabkan;

1) naiknya kesejahteraan guru secara drastis, dan lamanya kesejahteraan guru dengan kesejahteraan di bawah standar;

2) persaingan guru satu dengan guru lain yang jumlahnya tidak sedikit dalam mendapat predikat guru bersertifikasi, dan tentunya mendapat tunjangan;

3) sosialisasi dari pembuat dan pelaksana program tentang tujuan sertifikasi yang masih kurang; dan

4) kurangnya pengawasan terhadap guru yang telah bersertifikasi.

Kedua: menciptakan kesenjangan antara guru dan non-guru. Seorang guru senior sebelum lulus dan mendapat anggaran sertifikasi, malu mengatakan dirinya sebagai guru, dan lebih sreg mengatakan pegawai dinas pendidikan. Namun kini, jabatan guru menaikkan status sosialnya, status sosial akibat meningkatnya kesejahteraan guru. Kenaikan status sosial tersebut pun sangat drastis dan menggugah pekerja selain guru untuk “cemburu.”

Fakta tersebut sulit dibuktikan namun gaya pungutan liar terhadap guru, kucuran sertifikasi yang selalu tersumbat, dan celoteh berbagai pekerja lain selain guru bisa dijadikan bukti tak langsung atas hal itu.

Banyak pejabat tanpa sadar, “mendinginkan” protes guru dengan bahasa, “kan sudah sertifikasi.” Lupa bahwa masih ada ribuan guru yang non-serifikasi, lupa bahwa kucuran sertifikasi sangat ribet dan tak pernah mulus.

Ketiga: sistem pencairan dana sertifikasi yang tidak efektif. Fakta, setiap proses pencairan sertifikasi guru membuat grasak grusuk dan itu bukan rahasia lagi. Ketika hak guru profesional mendapatkan tambahan dua kali gaji pokok, diusahakan oleh guru bersangkutan sendiri, otomatis akan mengganggu proses pembelajaran.

Yang lebih menyedihkan lagi, usul agar tambahan gaji guru profesional itu digabung dengan gaji pokok guru seakan selalu mendapatkan halangan besar.

Masalah baru guru bersertifikasi ini, sedikit demi sedikit akan mempengaruhi posisi profesi guru sebagai pilar terpenting untuk kemajuan bangsa. Jika ditarik benang merahnya, sepantasnya apabila profesi guru diperhatikan, sistem penerapannya kemudian tidak membuat kreativitas guru menjadi mati.

Sebagai guru profesional, mestinya guru juga tidak menyerah dengan keadaan. Dan sinergitas ini mutlak harus didukung oleh siapa saja selain guru.

  • Bagikan