Pendidikan Anak Usia Dini; Bisa Menjadi Solusi

Pendidikan Anak Usia Dini

Hasil penelitian merilis bahwa 70 persen pembentukan karakter manusia itu dimulai dari usia nol hingga 3 tahun. Pada masa inilah, upaya memberikan stimulus, membimbing, mengasuh dan pemberian kegiatan pembelajaran yang akan menghasilkan kemampuan dan keterampilan anak. Masa ini menjadi usia emas bagi anak untuk menyerap informasi sebanyak-banyaknya.

Tanggungjawab inilah menjadi beban bagi orang tua, tentu dengan kesadaran akan pentingnya Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Namun tak sedikit orang tua, luput atas hal ini. Bisa disebabkan berbagai hal; kesadaran akan pentingnya pendidikan atau kesalahan merajut kebahagiaan anak.

Seorang ibu pernah dimarahi oleh orang tuanya sendiri karena tidak memberikan manisan pada anaknya dengan alasan berbahaya terhadap perkembangan gigi dan gusi anak. “kamu tidak ingin melihat anakmu bahagia.” Katanya.

Hal seperti itulah yang saya anggap sebagai suatu kesalahan, karena kebahagiaan anak di masa depannya jauh lebih penting dari kesenangannnya hari ini.

Meski pemerintah telah memperkenalkan panduan stimulasi melalui program Bina Keluarga Balita (BKB), namun sayang implementasinya belum memasyarakat. Tidak seimbangnya jumlah keluarga yang mengerti akan program ini adalah buktinya.

Bisa dibayangkan, dari 265 keluarga yang diteliti hanya 15% yang mengetahui program BKB. Kenapa kurang memasayarakat, bisa jadi karena kurangnya informan untuk itu, ditambah lagi istilah Pendidikan Anak Usia Dini hampir dikata tidak formal banget.

 

Sebenarnya masalah Pendidikan Anak Usia Dini ini, sekaligus bisa menjadi solusi masalah pendidikan lain. Misalnya saja banyaknya guru honor yang mengharap bisa menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS), masalah pemerataan guru, dan masalah penyaluran anggaran pendidikan 20 % APBN agar tidak salah sasaran.

Undang-Undang Nomor 20/2003 pasal 28 tentang Sistem Pendidikan Nasional, menyebutkan bahwa rangsangan pendidikan anak usia dini bertujuan pula untuk membantu pertumbuhan dan pengembangan jasmani dan rohani dan persiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. Lalu PP Nomor 19/2005 tentang Standar Nasional Pendidikan pasal 29 yang menjelaskan bahwa standar minimal bagi Pendidik PAUD adalah D-IV atau Sarjana, yang mengharuskan berijazah PAUD. Titik pengharusan inilah bisa menjadi solusi masalah pendidikan yang lain seperti yang saya maksud.

Pendidikan Anak Usia Dini yang bersifat formal dilakukan melalui TK dengan biaya pendidikan yang jauh lebih besar ketimbang yang diselenggarakan masyarakat dalam jalur pendididikan non formal seperti Kelompok Bermain, dan Tempat Penitipan Anak.

Ada ketimpangan dengan jumlah anak usia PAUD 28 Juta orang dan kebutuhan tenaga pengajar 359 ribu orang. Artinya, setiap pendidik menghadapi 77, 9 anak. Semestinya, jika seorang guru melayani 40 siswa, maka ratio ideal Pendidikan Anak Usia Dini butuh 700 Ribu guru.

Dengan penambahan jumlah guru yang sesuai ratio, saya yakin juga menjadi jawaban atas ketidakpercayaan masyarakat terhadap “proyek” Pendidikan Anak Usia Dini. Betapa tidak, guru juga adalah bagian dari masyarakat. Guru juga memiliki anak, yang mungkin saja masih berusia dini.

Tulisan ini hanya sekedar saran atas kesemrawutan pengolahan Pendidikan Anak Usia Dini di Indonesia, sekaligus menjadi solusi masalah pendidikan di Indonesia yang lain. Tidak ada yang sempurna, manusia diuji dengan ketidaksmepurnaan itu.

 

Berikan Komentar

Alamat email bersifat pribadi