Masalah Pendidikan di Indonesia; Sistemik dan Non-Sistemik

Sesuatu yang dianggap tidak sesuai dengan harapan, disebut dengan masalah. Tujuan pendidikan di Indonesia yang tidak tercapai seperti yang diamanatkan Undang-Undang, tentu juga disebut masalah.

Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 3 menyebutkan bahwa tujuan pendidikan nasional adalah mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Tujuan ini berlaku terhadap seluruh masyarakat Indonesia tanpa terkecuali. Jika tujuan ini secara global tidak tercapai, maka ada masalah dalam pendidikan di Indonesia.

Kita pun tak boleh over general, banyak prestasi anak bangsa diukir di kancah Internasional. Tahun 2013 saja, pelajar Indonesia menorehkan prestasi dalam ajang International Mathematical Olympiad (IMO) ke-54 yang berlangsung di Kota Santa Marta, Kolombia. Prestasi yang sama juga diraih pelajar Indonesia di ajang internasional pada Olimpiade Biologi Internasional atau International Biology Olympiad (IBO) ke 24 tahun 2013 di Bern, Switzerland. Lalu di mana letak masalah pendidikan di Indonesia yang akan kita soroti dalam tulisan ini?

Pendidikan adalah membuat “manusia” menjadi manusia. Unsur kemanusian tidak bisa dilihat hanya dalam perspekti kecerdasan intelegensia saja. Istilah melahirkan generasi siap pakai tidak elok dijadikan sebagai satu-satunya tujuan akhir utama. Hal ini tentu tidak mudah, makanya dalam celoteh saya ini, saya akan membagi masalah pendidikan di Indonesia menjadi dua bagian; sistemik dan non-sistemik.

Masalah pendidikan di Indonesia yang sistemik adalah masalah yang terangkai oleh masalah lain. Artinya, tujuan pendidikan yang tidak tercapai tidak semata-mata oleh kesalahan pendidikan. Pertama; ketika pendidikan dipandang sebagai komponen pendukung industri. Terus menyeret kesemua arah terkait pendidikan. Lembaga pendidikan kemudian praktis menjadi lembaga produksi sebagai penghasil bahan yang dituntut pasar. Akhirnya, hasil pendidikan rawan lepas lepas sesuai amanat UU, tapi lebih kepada tuntutan pasar. Hal ini tentu erat kaitannya dengan perekonomian dan sistem yang berlaku di Indonesia. Tidak heran jika lembaga pendidikan sebagai “pabrik” disambut antusias oleh banyak lembaga pendidikan.

Kedua: tantangan pendidikan formal versus pendidikan non-formal yang tidak disengaja. Pendidikan non-formal yang tidak disengaja adalah sesuatu yang menjadi konsumsi pelajar di luar sekolah, yang bisa dikata sulit untuk dihindari. Dalam berbgaia contoh tulisan saya yang lalu, ketika media menjadi ujung tombak pendidikan. Praktisnya sederhana; pelajaran akhlak, etika, moral yang butuh keteladanan di pendidikan formal, akhirnya harus runtuh dengan tontonan tanpa filter di luar sekolah. Parahnya durasi waktu luar sekolah itu lebih banyak dari waktu di sekolah.

Ketiga: ketika sistem pendidikan dan pola ajar berdasarkan paradigma bahwa manusia tidak tahu apa-apa. Ini terkait dengan cara/ model guru memberikan arahan terhadap siswa. Otak siswa dipandang sebagai safe deposit box. Tidak mudah merubah hal ini, karena terkait dengan masa pension guru, proyek pelatihan guru yang terbatas, anggaran dan sosio kultur suatu daerah.

Keempat; Guru sebagai manusia yang memiliki hak politis. Seorang guru teladan di daerah saya mengajar di kelas unggulan. Banyak prestasi yang diraih berkat kehadirannya di sekolah itu. Namun efek politis mengharuskan dia pindah ke sekolah pelosok tanpa mempertimbangkan karakter mengajar dan kondisi guru itu.

Opini Terkait
1 daripada 302

Hal yang lebih umum, penerapan kurikulum 2013 misalnya. Pemerintah daerah dengan kewenangan atas daerahnya, tentu memiliki hak untuk mengatur penerapan kurikulum baru itu, bahkan akan berbeda dengan harapan sistem pusat yang sesungguhnya.

Lalu bagaimana dengan masalah pendidikan di Indonesia yang non-sistemik?. Non-sistemik saya definisikan sebagai masalah yang sifatnya lebih alamiah. Pertama: kondisi geografis wilayah di Indonesia yang tidak sama. Membangun sekolah standar di perkotaan tentu lebih mudah dibanding di pedalaman Irian sana. Dari sisi pengadaan guru, sampai proses ujian nasional, dll, juga demikian. Intinya, masalah pendidikan di Indonesia non-sistemik, sangat erat dengan kondisi geografis Indonesia.

Kedua: masalah kultur. Kultur daerah satu dengan daerah lain di Indonesia ternyata juga memberikan efek masalah terhadap tercapainya tujuan pendidikan. Sebagai contoh, daerah sekitar pondok pesantren akan dipengaruhi proses pembelajarannya sesuai dengan kultur pesantren. Demikian pula kultur yang dipengaruhi oleh kebangsawanan, adat, dan ekonomi. Ini tentu akan berdampak pada model pembelajaran yang sudah dikemas dan “dianggap” siap pakai.

Ketiga: masalah ekonomi. Pendidikan gratis tidak berarti gratis sepenuhnya. Peserta didik yang lebih mapan dari sisi ekonomi memiliki ruang lebih luas untuk mengembangkan apa yang didapatnya di sekolah, berbeda dengan peserta didik dengan latar ekonomi pas-pasan.

Dua sub utama masalah pendidikan di Indonesia itulah yang terkadang membuat saya pesimis. Masalah pendidikan sistemik dan non-sistemik tentu ditak bisa diatasi seperti membalikan telapak tangan. Namun bukan tanpa solusi. Diperlukan niat dan komitmen yang kuat, dengan landasan kesadaran bahwa nasib bangsa ditentukan oleh kualitas generasi berkelanjutan.

pendidikan di indonesia

Solusi sistemik harus dimulai dengan melepaskan diri dari sistem ekonomi kapitalisme (neoliberalisme). Kapitalisme selalu berkutat pada kepemiliakan modal. Imbasnya dalam dunia pendidikan, yang pintar akan semakin pintar, dan lebih jauh, pendidikan pun akan dikapitalisasi, dan hal ini memancing unsur lain seperti media dll.

Solusi non-sistemik dimulai dengan sebuah sistem yang sifatnya fleksibel. Sistem pendidikan yang sifatnya menyeluruh, sepertinya harus dikaji ulang melihat kondisi non-sistemik pendidikan di Indonesia yang sifatnya heterogen. Sistem pendidikan yang lebih tepat di perkotaan, namun tidak layak di pedalaman, tak perlu dipaksakan. Dan satu hal terpenting, kembalikan wewenang guru sebagai manusia yang paling tahu proses pendidikan yang terjadi.

Komentar
Loading...