Melirik Modus Kecurangan Dewan Hakim MTQ dan STQ

Kecurangan Dewan Hakim MTQ

Seperti tulisan saya sebelumnya, bahwa banyak sekali tudingan dari peserta maupun kafilah Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) dan Seleksi Tilawatil Quran (STQ). Tudingan itu sulit dibuktikan, karena modus kecurangan dalam tiap perlombaan memiliki unsur subyekstifitas dari penilai dalam hal ini dewan hakim dan dewan juri. Dari subyektifitas inilah yang kemudian menjadi perdebatan dan memenangkan dewan hakim. Pasalnya dewan hakim memiliki hak legalitas dalam penilaian dan ditentukan oleh penyelenggara.

Opini saya kali ini akan melirik modus kecurangan dewan hakim pada MTQ dan STQ yang dimungkinkan terjadi berdasarkan sebab, dan unsur penilaian. Dari celoteh ini, diharapkan melahirkan pemikiran dan solusi cara mengantisipasinya, minimal mengurangi dan mengurai tudingan dari peserta dan kafilah.

Pertama; sejak adanya ketentuan juara umum dalam tiap even MTQ dan STQ, maka pertarungan meraih predikat terbaik bukan hanya dari peserta tapi juga dari kafilah. Misalnya MTQ dan STQ tingkat Nasional, dengan adanya kejuaraan umum, maka persaingan antar provinsi terjadi, dan bukan hanya persaingan antar peserta. Akumulasi jumlah peserta juara kemudian menjadi acuan menentukan provinsi peraih juara umum. Peserta peraih juara satu mendapatkan poin 5, juara dua mendapat poin 3 dan tiga mendapat poin 1.

Modus utama kecurangan dewan hakim yang dimungkinkan terjadi adalah jumlah dewan hakim yang berasal dari daerah tertentu seperti DKI Jakarta atau daerah Jawa lainnya yang dekat dengan ibu kota yang lebih banyak. Unsur kedekatan sepertinya menjadi biang keladi modus kecurangan ini, berupa kedekatan antara guru dan murid bahkan sampai kedekatan dengan pejabat.

Kedekatan itu bisa terjadi saat pelatihan peserta. Sangat mudah mengundang para pelatih yang nantinya menjadi dewan hakim penilai untuk melatih peserta salah satu kafilah. Daerah luar Jawa tentu juga punya hak mengundang pelatih yang notabene pun akan menjadi dewan hakim nantinya. Kenapa tidak? Tapi toh sulit, karena jarak, dan tentunya mempengaruhi hal lain terutama anggaran.

Kedua; modus kecurangan berikutnya adalah permainan atas nama subyektifitas. Sebelumnya sedikit penjelasan, bahwa dalam penilaian Dewan Hakim, salah satu bagian kriteria penilaian adalah penyebutan huruf, waqaf ibtida’ (tempat berhenti dan memulai ayat) yang masuk dalam kategori tajwid dan fashahah. Penilaian ini mengandung unsur subyektifitas Dewan Hakim karena ketentuan penyebutan huruf berdasarkan pendengaran dan penyimakan, dan waqaf ibtida’ yang pun memiliki persepsi berbeda.

Opini Terkait
1 daripada 304

Salah satu contoh yang terjadi dalam STQ Nasional 2013 di Bangka Belitung untuk cabang 30 jus putera. Peserta dari Kepulauan Riau tampil mulus tanpa kesalahan dari sisi hapalan, dan peserta dari DKI Jakarta mendapat satu kesalahan persis sama dengan tampilan peserta 30 Jus dari Papua Barat. Tapi faktanya, nilai dari peserta DKI Jakarta lebih tinggi, bahkan peserta dari Papua Barat hanya menempati urutan 6, dan kelebihan nilai itu dari sisi tajwid dan fashahah. Protes apapun tentu akan memenangkan Dewan Hakim, setiap oknum berbeda cara mendengarkan dan cara menetapkan meski mungkin tak ada niat untuk berbuat curang.

Ketiga; Medus kecurangan dari IT (Informasi Teknologi). Pada awal penggunaan IT di MTQ dan STQ, nuansa keterbukaan terlihat sangat jelas dan terbuka. Setiap seorang peserta selesai tampil, maka nilainya akan segera ditayangkan dan bisa ditindaklanjuti oleh tiap peserta atau kafilah. Tapi akhir-akhir ini, tidak lagi. Nilai peserta yang tampil hari ini, akan ditayangkan esok harinya. Hal ini tentu memancing tudingan dimungkinkannya perubahan nilai dari seorang peserta. Sangat mengherankan, tujuan IT demi transparansi cepat, keterbukaan dan dengan biaya mahal, kini jauh panggang dari api.

Dewan hakim MTQ STQ
Poto Pelandikan Dewan Hakim MTQ

Solusi mengatasi modus kecurangan Dewan Hakim MTQ dan STQ

Dari ketiga modus utama kecurangan Dewan Hakim MTQ dan STQ yang mungkin terjadi, saya menawarkan solusi. 1) Hapus format adanya kejuaraan umum, agar persaingan hanya terjadi antar peserta saja; 2) Setiap Dewan Hakim yang juga sekaligus menjadi pelatih salah satu kafilah provinsi tidak menjadi Dewan Hakim. Menjadi pelatih atau menjadi Dewan Hakim, silahkan pilih salah satu; 3) Penyelenggara menyediakan rekaman dari tiap tampilan peserta, agar jika terjadi perdebatan penilaian, maka rekaman dibuka; 4) Ketentuan mengenai tajwid dan fashahah agar menggunakan satu format, mushaf, atau satu ketentuan imam qiraat saja; 5) Pemberlakuan IT agar lebih dimaksimalkan.

Tidak ada upaya berbuat baik kecuali di dalamnya pun ada celah berbuat tidak baik, begitupula sebaliknya. Namun sebagai manusia setiap perilaku sebaiknya selalu mempersempit celah berbuat tidak baik. Modus kecurangan Dewan Hakim pada MTQ dan STQ bisa saja hanya dugaan berdasarkan tanda belaka, namun tugas kita pecinta al-Quran meminimalisir hal yang bisa memancing kisruh negatif lebih besar lainnya.

Komentar
Loading...