Menghadapi Ujian Nasional (UN); Mereka Mulai Sibuk

Perhelatan pesta pendidikan akhir, sekaligus proyek ratusan milyar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dengan label Ujian Nasional (UN) tak lama lagi akan dimulai. Pemangku pendidikan mulai sibuk. Dinas pendidikan, pengawas sekolah, kepala sekolah, guru, orang tua, dan tentunya objek UN yakni siswa siap siaga menghadapinya.

Kesibukan yang disebabkan ritual tahunan UN ini, tentunya dengan target akhir, semua siswa lulus UN.

Banyak sekali catatan dari rangkaian huruf bahwa UN, adalah momok menakutkan bagi siswa. Sudah ratusan bahkan mungkin ribuan, tulisan ilmiah atau sekedar esai bebas yang isinya “serangan” sekaligus “memelas” agar pemerintah segera lekas siuman dan sadar, bahwa UN nyata-nyata mengebiri dan mendistorsi hak-hak anak dan filosofi pendidikan.

Tulisan ini, adalah salah satu yang mungkin sekedar bacaan, yang kemudian pasti tertutupi oleh harga pelaksanaan UN.

Jika argumentasi filosofis pendidikan, “pendidikan harus memberikan tantangan bagi generasi bangsa,” rasa-rasanya Ujian Nasional bukan instrumen untuk menjawab atas tantangan epistemologi tersebut.

Jika Ujian Nasional adalah tolak ukur, maka pertaruhan dengan nilai lulus tidak lulus, adalah bentuk tantangan tak rasional di tengah timpangnya sarana pendidikan antara daerah satu dengan daerah lain.

Bisa saja, apa yang dipikirkan oleh pemerintah dalam rumusan Ujian Nasional, adalah satu dari beberapa niat baik untuk memajukan pendidikan tapi tidak mampu dibahasakan dengan baik terhadap pertanyaan berupa fakta pendidikan yang dialami masyarakat.

 

Ujian Nasional, hadir menjadi momok menakutkan. Momok menakutkan itu berasal dari tersedianya menu “tidak lulus” yang tidak hanya berakibat terhadap siswa, namun juga terhadap para pemangku pendidikan.

Malu adalah risiko dan akibat pertama bila ada siswa di sebuah sekolah tak lulus Ujian Nasional. Dari cemooh yang melahirkan malu tersebut berimplikasi besar yang kemudian dinilai tidak berhasil sehingga sanksi oleh kepala dinas, sampai kepada gubernur, menjadi suatu hal layak.

Insentif bantuan daerah dan bahkan nasional jangan harap akan turun lagi ke sekolah yang sudah ketiban malu tersebut. Karena sekolah telah mencoreng daerah dengan angka siswa yang tak lulus Ujian Nasional . Ketidaklulusan siswa dalam menghadapi UN adalah aib bagi perangkat pendidikan di daerah. Ini kenyataannya !.

Opini Terkait
1 daripada 304

Dari resiko dan akibat yang menunggu itu, maka tidak heran jika pemangku pendidikan melakukan sesuatu atas nama nurani dan bukan atas nama hukum. Bahasanya sederhana, “Kita melakukan sesuai prosedur hukum dan aturan, atau kita sedikit kasihan dengan ratusan, sampai puluhan ribu siswa yang tidak mampu melanjutkan pendidikan tahun ini, HANYA karena Ujian Nasional (UN)?”.

Kondisi demikian berimplikasi pada sibuknya sekolah-sekolah, guru, kepala sekolah, orang tua dan siswa mempersiapkan diri menghadapi Ujian Nasional.

Kepala sekolah, dan guru sibuk untuk itu, dan mengenyampingkan kegiatan pengembangan keterampilan atau karakter siswa. Guru-guru kelas 6, 9 dan kelas 12, harus mempersiapkan tenaga ekstra, dengan program jam tambahan untuk pendalaman materi.

Sampai di sini, proyek kecil berupa Try Out (TO), buku latihan mengerjakan soal Ujian Nasional, dan proyek kecil dengan biaya “menyesuaikan” lainnya, tak mau kalah.

Ramai, sibuk dan menyita perhatian sekolah untuk UN, ternyata tak berhenti di ruang kelas saja. Tetapi melampaui gerbang sekolah dengan kehadiran “Bimbingan Belajar” (Bimbel) di masyarakat.

Model marketing ala Bimbel yang dibuat semenarik mungkin, dengan janji menggiurkan ala pedagang, berupa diskon, jaminan lulus UN, lulus masuk PTN atau jaminan uang kembali, seakan pendidikan tak mau kalah dengan bursa saham. Kesan ini solah pendidikan menjadi pasar empuk, dan lokasi tepat tawar menawar.

Bimbel muncul dengan nilai, tradisi otonom. Bukan berdasarkan filosofi pendidikan yang membebaskan ala Undang-undang Dasar, melainkan taat kepada mekanisme harga pasar.

Makin banyak siswa yang mengikuti program Bimbel, maka semakin menumpuk pula investasi pemilik lembaga secara kapital, walaupun dengan dalih kepedulian sosial atau program CSR (Coorporate Social Rensposibility). Bukan proses sebagai indikator penilaiannya dan penerapan belajarnya, melainkan bagaimana siswa mampu berhasil secara instan, dan mampu “menebak” jawaban secara cepat.

Apakah perjuangan meluluskan siswa sampai di situ saja?. Tidak. Momen kebocoran soal Ujian Nasional, terbaca dengan baik.

Bukankah mulai dari proses percetakan sampai di sekolah, dikelola oleh manusia, yang dimungkinkan juga punya anak, ponaan, keluarga yang ikut UN? Bukankah mereka pengelola itu adalah manusia yang memiliki rasa kasihan, iba, takut, khawatir?. Dan bukankah mereka juga punya nurani, dan asumsi selain asumsi hukum Prof?!!!.

Komentar
Loading...