Menteri Agama dari Militer, Why Not?

Menteri Agama dari Militer

Akhirnya, yang ditunggu-tunggu dari sekian banyak hal yang ditunggu pasca pelantikan Presiden, datang. Nama-nama menteri sekaligus pelantikan secara resmi oleh Presiden terpilih Jokowi akhirnya dibacakan setelah sebelumnya nama-nama itu dipanggil menghadap Presiden. Siapa mereka? Tentu orang terbaik di mata Presiden.

Ada yang kaget, ada yang kecewa, ada yang gembira, ada juga ada yang bertanya-tanya. Yang kaget, karena sosok yang terpilih tapi tidak diprediksi sama sekali, atau sosok yang dianggap kuat tapi malah tidak masuk, sebut saja Susi Pudjiastuti dan Yusril Ihza Mahendra. Yang kecewa, kemungkinan idolanya tidak dipilih. Sebaliknya yang gembira jika prediksi dan idolanya dipilih. Nah, yang bertanya-tanya tidak sedikit, ini terkait tokoh yang terpilih sebagai menteri tapi dianggap menduduki tempat yang tidak tepat.

Dari penulusuran netizen di Twitter, ada dua posisi menteri yang membuat banyak orang bertanya-tanya. Pertama, Nadiem Makarim yang menduduki jabatan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan; dan yang kedua, Letnan Jendral (Purnawirawan) Fachrul Rozi.

Fachrul Rozi adalah sosok yang berlatarbelakang militer. Lulusan Akademi Militer tahun 1970 dan berpengalaman dalam bidang infanteri. Pria kelahiran Banda Aceh, 26 Juli 1947, pernah menjadi Wakil Panglima TNI.

Sepak terjang di bidang politik juga tidak diragukan. Mantan Komandan Brigade Infanteri Lintas Udara 17 Kujang 1 Kostrad inilah yang menginisiasi mengumpulkan para mantan Jendral saat suksesi Pilpres kemaren, sehingga isu bahwa mantan Jendral ada di kubu lawan bisa diantisipasi.

Apa yang membuat publik heran dengan penempatan Fachrul Rozi sebagai Menteri Agama pada kabinet periode II Jokowi? Ada dua hal; pertama, tentu karena latarbelakang mantan Gubernur Akademi Militer tahun 1996-1997 ini. Sudah mafhum, bahwa biasanya Kementerian Agama ditempati oleh sosok agamawan, entah itu perwakilan NU atau Muhammadiyah. Kedua, publik terheran karena pilihan militer. Maksudnya, kalau toh ponggawa Kementerian Agama kali ini sedikit berbeda dengan yang lalu, kenapa mesti dari latarbelakang Militer? Masih banyak sosok akademisi, politisi yang sekaligus agamawan misalnya. Banyaklah…

Jawaban klise dari dua hal yang membuat netijen heran itu tentu sederhana saja. Itu hak preogatif Presiden. Titik!

Menteri Agama dari Latarbelakang Militer, why not? Tak ada masalah hanya heran saja. Sejarah bercerita banyak dan bisa menjadi pelajaran. Bahwa zaman orde baru pada kabinet pembangunan III, almarhum Soeharto pernah memilih Menteri dari kalangan Militer juga. Namanya Alamsjah Ratu Prawiranegara.

Menteri Agama Militer
Poto Alamsjah Ratu Prawiranegara saat dilantik Presiden Soeharto

20 tahun hidup Alamsjah Ratu Prawiranegara dihabiskan pada dinas kemiliteran. Dalam catatan sejarah, dia adalah orang yang sangat loyal kepada Soeharto. Kemungkinan karena kebersamaannya saat menjabat sebagai Asisten Keuangan dari Menteri/Panglima Angkatan Darat (Menpangad) yang kala itu dijabat oleh Letnan Jenderal Soeharto. Dia juga pernah menjadi Koordinator Staf Pribadi Presiden dan Ketua Presidium Kabinet Ampera.

Suatu malam, mantan Sekretaris Negara RI era 1968 sampai 1972 ini dipanggil oleh Presiden Soeharto.

Opini Terkait
1 daripada 70

“Saya akan menunjuk Saudara sebagai Menteri Agama,” kata Soeharto waktu itu. Alamsjah tentu sangat terkejut.

“Jangan main-main, Pak. Saya bukan kiai, bukan ulama, bukan ahli agama dan tidak memiliki pendidikan formal keagamaan. Sedangkan mereka yang ahli dan bergelar profesor saja tidak berhasil, apalagi saya,” jawabnya menolak.

“Bukan di situ soalnya, Saudara Alamsjah. Semuanya sudah saya coba, tetapi kurang berhasil […] Saya kenal Saudara, saya paham dan kenal cara berpikir Saudara dan cara kerja Saudara,” ucap Soeharto meyakinkan.

Merasa diyakinkan, mantan . Duta Besar Indonesia untuk Belanda tahun 1972 sampai 1975 ini lalu bertanya, “Kira-kira apa tugas khusus untuk saya nanti?”

“Tugas yang harus Saudara laksanakan adalah menjelaskan kepada umat beragama, umat Islam khususnya mengenai Pancasila, sehingga mereka tidak lagi bersikap apriori. Selama ini Pancasila [seolah] tidak jelas bagi umat Islam…” Jawab presiden Soeharto.

Bagaimana masyarakat Islam terhadap Pancasila era orde baru? Kita bisa merasakan sendiri. Di tengah cibiran AMD (ABRI masuk Depag) kala itu, tak pernah ditemukan pejabat yang tak hapal Pancasila. Saat itu bahkan materi Pancasila selalu masuk dalam agenda pelatihan-pelatihan pendidikan umum dan keagamaan.

Mungkinkah Jokowi belajar dari sejarah pengangkatan Alamsjah Ratu Prawiranegara yang dianggap sukses mem-pancasila-kan rakyat Indonesia yang mayoritas beragama Islam? Tak ada jawaban pasti. Yang terpenting, memilih sesuatu yang berbeda dari sebelum-sebelumnya, pasti di baliknya ada maksud tertentu.

Pancasila serasa jauh dari masyarakat mayoritas muslim. Indikasi ini terlihat dari beberapa konten kegiatan dakwah yang jauh dari pengamalan persatuan Indonesia. Apalagi diperparah dengan era keterbukaan media sosial yang sulit dikendalikan. Perlu penanganan extra akan hal ini.

Hal yang tak kalah penting, dipilihnya Fachrul Rozi sebagai ponggawa Kementerian Agama akan memberikan kesan awal di tengah tsunami kasus korupsi yang melanda beberapa oknum yang tak bisa dipisahkan dengan agama. Fachrul Rozi adalah orang yang sangat tegas seperti umumnya mantan Jendral. Ada harapan di balik ketegasan itu setidaknya membersihkan nama Kementerian Ikhlas beramal.

Semoga!

Referensi:

  1. Wikipedia Fachrul Rozi
  2. Wikipedia Alamsjah Ratu Prawiranegara
  3. tirto.id
Loading...