Polisi Itu Adalah…

Polisi adalah

Apa jadinya Indonesia jika tanpa Polisi? Pertanyaan ini sering terucap ketika kasus Cecak melawan Buaya beberapa waktu lalu. Berbicara tentang kepolisian, tak elok jika tak berbicara tentang Aturan perundangan yang mengaturnya. Sebenarnya penulis malas berbicara tentang undang-undang dengan teks formal, namun apa boleh bulat 😀

Peraturan perundang-undangan sebagai dasar pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3710) sebagai penyempurnaan dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1961 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kepolisian Negara (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2289).

Undang-Undang ini telah memuat mengenai tujuan, kedudukan, peranan dan tugas serta pembinaan profesionalisme kepolisian, tetapi rumusan ketentuan yang tercantum di dalamnya masih mengacu kepada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1988 (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3368), dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1988 tentang Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3369) sehingga watak militernya masih terasa sangat dominan, akibatnya berpengaruh kepada sikap perilaku pejabat kepolisian dalam pelaksanaan tugasnya.

Sejak ditetapkannya Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Bab XII tentang Pertahanan dan Keamanan Negara, Ketetapan MPR RI No. VI/MPR/2000 dan Ketetapan MPR RI No. VII/MPR/2000, maka secara konstitusional telah  menegaskan rumusan tugas, fungsi, dan peran Kepolisian Negara Republik Indonesia serta pemisahan kelembagaan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peran dan fungsi masing-masing.

Keamanan dalam negeri dirumuskan sebagai format tujuan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan secara konsisten dinyatakan dalam perincian tugas pokok yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat. Namun, dalam penyelenggaraan fungsi kepolisian, Kepolisian Negara Republik Indonesia secara fungsional dibantu oleh kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa melalui pengembangan asas subsidiaritas dan asas partisipasi. Undang-Undang ini diharapkan dapat memberikan penegasan watak Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam Tri Brata dan Catur Prasatya sebagai sumber nilai Kode Etik Kepolisian yang mengalir dari falsafah Pancasila.

***

Opini Terkait
1 daripada 304

Segala sesuatu memiliki dua sisi, baik dan buruk. Semua kata bisa ditafsirkan ke arah keinginan penafsir. Rumusan perundangan juga demikian. Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan tugas pokok yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat, adalah kata yang multi tafsir. Penafsiran bisa melalui teks, lisan, maupun hanya dengan perilaku. Dalam posisi ini, paradigma seseorang melakukan sesuatu itulah yang menentukan arah penafsiran perilakunya.

Konon, sebab seseorang melakukan sesuatu berasal dari tiga hal; akibatnya menguntungkan, menghindari kerugian, dan karena dasar cinta. Contoh untuk masing-masing; saya begadang karena dapat gaji lembur, makanya saya lakukan. Saya begadang, karena jika tidak, saya akan dihukum. Dan, saya begadang karena sesuatu yang aku cintai.

Aparat TNI sebagai pelindung Negara atas serangan dari luar, diberitakan ikut “cuci piring”, pada perhelatan PON 2012 di Riau. Untuk perilaku ini, kemungkinan didasari atas menghindari kerugian atas hukuman tidak menaati perintah, atau rasa cinta terhadap kesatuan sehingga solidaritas dan kerjasama terbangun untuk membantu.

Jika ingin membandingkan citra TNI dengan Kepolisian secara umum di mata masyarakat, kemungkinan besar TNI dipandang sebagai lembaga yang lebih bersih ketimbang Kepolisian. Namun, citra yang terbangun tergantung dengan kondisi dan konteks masyarakat dan daerah tertentu. Hal ini bisa dibuktikan, seiring dengan buruknya citra Kepolisian, toh yang berminat menjadi Polisi tidak berkurang.

Di daerah Takalar, Sulawesi Selatan misalnya, masyarakat sangat bangga dan membanggakan diri jika memiliki bagian keluarga seorang anggota kepolisian, meski hanya sekedar menantu. Berbeda terbalik dengan daerah Luwu Timur, Sulawesi Selatan. Seorang anggota keluarga penulis rela menjual sawah dengan harga murah, “untuk mendaftarkan anaknya jadi Polisi”, katanya. Lain lagi dengan salah seorang teman, kebetulan memiliki bentuk fisik unik dengan paha lebih kecil, rela menyuntik silikon untuk menyesuaikan. “Supaya lulus tes fisik masuk Polisi”, katanya.

Mata terkadang “buta”, melihat oknum polisi sebagai objek yang rawan disalahkan. Lupa bahwa betapa banyak kebijaksanaan diambil. Pengendara akan kena tilang jika saja salah satu kelengkapan dari BANYAKNYA kelengkapan yang dipersyaratkan. Surat-surat; SIM A B C, STNK, BPKB, surat jalan lintas propinsi dll. Kelengkapan kendaraan dari spion, mesin, knalpot sampai penutup pentil ban sekalipun. Belum lagi kelengkapan pribadi pengendara. Kebanyakan dengan mudah menyalahkan oknum Polisi tanpa pernah berpikir dari mana aturan itu muncul. Bahkan penulis pernah mendapatkan oknum Polisi melakukan sweeping dengan tujuan memantu korban banjir.

Akhirnya, kembali ke kerangka filosofi tindakan manusia. Tak ada akibat tanpa sebab. Semua hal pasti berpasangan. Ada aik ada buruk. Sanata susah memisahkan antara oknum Polisi dan Kepolisian itu sendiri. Berhati lapang dengan paradigma bijak, bagi penulis menjadi salah satu obat “pelipur”, ahwa Polisi (baca: oknum Poilisi) juga manusia. Dan manusia memiliki fitrah kebaikan dari pencipta-Nya.

Komentar
Loading...