Sebab dan Motif Politisi Korup

Motif Politisi Korup

Motif politisi memperkaya diri sangat jelas, yaitu mengumpulkan anggaran untuk biaya politik. Biaya politik yang dimaksud antara lain untuk membiayai Pemilu, Pilpres, Pilkada dan pemenangan jabatan-jabatan politis lain terutama yang dipilih rakyat (DPR).

Sistem demokrasi langsung yang diterapkan mengharuskan pengeluaran biaya politik yang sangat besar oleh partai dan politisi. Sudah fakta, sistem demokrasi langsung artinya uang, uang dan uang. Untuk mengambil hati rakyat pemilih, partai dan politisi harus melakukan banyak kegiatan. Dan kegiatan yang utama adalah pembentukan opini publik yang positip dan terbaik terhadap partai dan politisi tertentu.

Jika masa lalu, kekuasaan diraih dengan kekuatan pasukan perang, saat ini dengan sistem demokrasi langsung, kekuatan pasukan itu adalah opini publik. Sehingga adagium “siapa yang kuasai informasi maka dia akan kuasai dunia,” adalah benar.

Untuk membuat opini publik terhadap partai dan politisi, diperlukan uang yang sangat besar. Membayar media untuk iklan, promosi dll. Biaya iklan dan promosi di media mainstream sebagai pembentuk opini utama, sangatlah mahal. Untuk iklan 30 detik prime time media visual saja, harganya 10-20 juta. Biaya iklan di media cetak seperti KOMPAS untuk 1 halaman berwarna mencapai 2 milyar. Singkatnya, biaya iklan di media itu sangat mahal

Promosi atau iklan di media cetak nasional lain meski lebih murah tetap dalam kisaran ratusan juta sekali terbit. Sementara itu untuk membangun citra melalui promosi dan iklan itu tidak bisa dilakukan 1-2 kali saja. Tapi harus terus menerus berkelanjutan

Pencitraan atau pembentukan opini positif melalui kegiatan langsung juga butuh biaya besar. Bahkan lebih besar daripada iklan di media. Untuk konsolidasi partai bahkan untuk pelantikan pengurus partai saja, pasti perlu uang besar. Belum lagi terbang ke sana kemari, biaya media massa, atribut, konsultan politik, akomodasi, konsumsi, transportasi dst, semua butuh biaya luar biasa besar

Sistem demokrasi langsung yang sangat mahal ini, membuat kita bertanya dari mana sumbernya? Iuran anggota partai? Mustahil! Sistem demokrasi di Indonesia belum diikuti mekanisme pengumpulan dana (fund raising) yang mapan dari kader atau simpatisan seperti di Negara Barat

Kondisi Partai dan politisi di Indonesia yang mustahil bisa melakukan fund raising melalui kegiatan partai, akan membuka peluang mendapatkan anggaran melalui cara-cara yang melanggar hukum. Dan sangat dimungkinkan, pelanggaran hukum yang paling utama dalam pengumpulan dana partai adalah KORUPSI, meski ada kemungkinan lain seperti sumbangan pribadi atau badan yang melebihi ketentuan UU.

Keadaan ini tidak bisa dihindari kecuali dengan penegakkan hukum yang tegas, keras, dan adil. Hasil Pemilu/ Pilpres 2014 dipastikan tidak akan membawa perubahaan yang signifikan. Mungkin sedikit lebih baik atau malah makin buruk. Selama rakyat Indonesia belum cerdas dan mudah percaya opini media bayaran, pemimpin atau politisi yang terpilih pasti tak berkualitas.

Keadaan ini menuntut kita bergerak tanpa pamrih bagi yang masih punya kesadaran dan nyali memberi informasi kepada yang lain, atau minimal memilih partai dan politisi dengan rasional bukan bujuk rayu dan pengaruh media. Mari.

Disadur dan diedit dari kultweet @TrioMacan2000 tanggal 4 Agustus 2013

 

Berikan Komentar

Alamat email bersifat pribadi