Verifikasi dan Validasi (VerVal) NUPTK, Memicu Pungutan Liar

Validasi (VerVal) NUPTK

Akhir-akhir ini sebagian guru disibukkan dengan satu kebijakan pemerintah yang merembet terhadap kebijakan lain. Setelah 2008 semua guru diwajibkan memiliki Nomor Urut Pendidik dan Tenaga Kependidikan disingkat NUPTK, maka sejak Mei 2013, muncul program baru, yaitu Verifikasi dan Validasi (VerVal) NUPTK.

Layanan dalam situs tersebut bersifat online, hasil kerjasama antara BPSDMPK-PMP Kemdikbud dengan Telkom Indonesia. Layanan ini nantinya akan dipadukan dengan sistem transaksional BPSMPK-PMP yang meliputi; Evaluasi Diri Sekolah (EDS), NUPTK (Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan), Sertifikasi PTK, Diklat PTK, dan layanan pusat sumber data bagi program-program terkait lainnya.

Jika melihat dari mekanisme kerja dari beberapa kebijakan terakhir, sepertinya pemerintah “memaksa” guru untuk berakrab ria dengan dunia IT (Information and Technology), setelah beberapa waktu yang lalu, guru-guru dibuat “terhenyak” dengan Dapodik dan P2TK Dikdas, proses Verifikasi dan Validasi NUPTK ini melalui situs padamu.kemdikbud.go.id dengan nama Layanan SIAP PADAMU NEGERI.

Kebijakan ini terkesan kerja dua kali. Dari kalimatnya tersirat, jika NUPTK selama 4 tahun terakhir tidak tervalidasi dan tidak terverifikasi. Dari kebijakan Verifikasi dan Validasi NUPTK ini pula, muncul beberapa hal yang layak menjadi perhatian terutama para pemangku pendidikan. Hal yang saya maksud dalam celoteh ini, tentu bisa bernilai positif dan negatif.

NUPTK
Ilustrasi Verval NUPTK

Verifikasi dan Validasi NUPTK yang diikuti oleh Pendidik dan Tenaga Kependidikan memiliki prosedur yang rumit bagi para pendidik dan tenaga kependidikan yang pemula dalam masalah on line. Hal ini kemudian menjadi makanan empuk bagi beberapa Dinas Pendidikan Kabupaten untuk mengolah syarat yang wajib diajukan dan dilakukan untuk memenuhi Verifikasi dan Validasi NUPTK. Pungutan liar tak bisa dihindarkan.

Opini Terkait
1 daripada 304

Ada beberapa hal yang menjadi pemicu terbukanya pintu pungutan liar dalam Verifikasi dan Validasi NUPTK ini, yaitu;

Pertama: adanya ketentuan bahwa “bagi PTK yang tidak melakukan pemutakhiran data NUPTK, otomatis akan dinyatakan TIDAK AKTIF.” Dan sudah menjadi ketentuan dalam setiap pemberkasan seorang guru, bahwa keaktifan NUPTK adalah hal wajib dalam tiap pemenuhan persyaratan keguruan terutama sertifikasi.

Kedua: meski Verifikasi dan Validasi NUPTK sebenarnya tergolong tidak terlalu sulit jika mengikuti seluruh petunjuk dengan benar, namun tak bisa dipungkiri kalau masih banyak guru dan tenaga kependidikan gaptek total. Padahal saran dari pemerintah pusat agar Verifikasi dan Validasi NUPTK dikerjakan oleh masing-masing guru untuk mendapatkan data akurat terutama dalam pertanyaan angket.

Pelibatan operator sekolah juga tidak bisa dikatakan efektif karena tidak semua sekolah memiliki staf terutama di Sekolah Dasar. Akhirnya banyak guru yang lebih memilih jalan pintas, mempekerjakan kepada operator (jika ada) atau menyuruh orang lain, terutama dari pegawai Dinas Pendidikan.

Dari keadaan ini, sebaiknya pemerintah sebaiknya memperketat pengawasan terkait setiap kebijakan. Fakta pungutan liar sudah menjadi budaya kiranya dipersempit dengan sebuah sistem dan pengawasan ketat.

Semoga…

Komentar
Loading...